ABSTRACT
This article to permeate aspiration of stakeholders which structure in
determination of sector priority through analysis qualitative and
quantitative. Method the used is Analisys Hierarchy Process ( AHP), its
character have hierarchy to be compiled by level pursuant to target,
factor, criterion/ subcriteria, and alternative. Approach performed
within AHP is analysis problems of decision of criterion through
principles of decomposition, comparison analysis,
and sintesa of priority. Keywords : AHP, sector, priority.
PENDAHULUAN
Pada tahun 2013, pembangunan Provinsi Riau akan memfokuskan pada 7
(tujuh) prioritas pembangunan. Prioritas ini juga menjadi acuan bagi
Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk mendukung program-program provinsi di
daerah untuk pembangunan tahun 2013. Adapun urutannyasebagai berikut (H.
Rahmad Rahim dalam Teroka Edisi 1Tahun 2012, hal 4-5) :
1. Pemantapan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor jasa dan
industri, penguatan ketahanan pangan, koperasi dan UKM, pembangunan
pedesaan, serta pembangunan
daerah perbatasan dan daerah terisolir dengan tetap fokus untuk
menurunkan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran, dan memperluas
kesempatan kerja.
2. Peningkatan sumber daya manusia yang sehat, terdidik dan terlatih dengan mengedepankan nilai-nilai moral.
3. Percepatan penyediaan infrastruktur dan energi untuk mendukung
pemantapan ekonomi daerah pengembangan investasi dan pariwisata serta
keseimbangan
antar wilayah.
4. Reformasi birokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.
5. Pengembangan kebudayaan dan potensi pariwisata berlandaskan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal.
6. Pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penanganan masalah regional dan global.
7. Fungsionalisasi sarana prasarana pasca PON XVIII tahun 2012 dan
sarana prasarana strategis lainnya serta menyukseskan penyelenggaraan
Islamic Solidarity Games
tahun 2013.
Tujuh prioritas diatas telah melalui serangkaian proses yang cukup
panjang sehingga dapat ditentukan manakah sektor yang paling penting dan
paling strategis untuk dijadikan sebagai prioritas pembangunan. Dalam
kegiatan perencanaan selalu dihadapkan pada situasi untuk mengambil
suatu keputusan dari berbagai alternatif yang tersedia.
Apabila permasalahan yang dihadapi tidak terlalu kompleks maka dengan
pengalaman atau alat analisa sederhana permasalahan tersebut dapat
diselesaikan. Namun jika permasalahan berkaitan dengan berbagai masalah
yang lain dan terkait dengan banyak pihak, maka alternatif keputusan
yang diambil sangat beragam. Proses pembuatan rencana pembangunan akan
senantiasa dihadapkan pada alternatif/pilihan tentang prosedur,
skenario, metode dan sudut pandang, yang akan ditentukan oleh tujuan
dari rencana itu sendiri. Masing-masing alternatif yang dipilih akan
memberikan konsekuensi yang berbedabeda.
Disamping masalah penentuan prioritas dari berbagai persoalan dan
ketersediaan data, konsistensi juga seringkali menjadi masalah.
Terkadang kebijaksanaan yang dirasakan paling baik tidak konsisten jika
dibandingkan dengan kebijaksanaan yang telah ada. Dalam hal ini, metode
Analytical Hierarchy Process (AHP) dapat dipergunakan sebagai salah satu
instrumen untuk menentukan prioritas sektor pembangunan di daerah.
METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)
Pada dasarnya AHP adalah metode pengambilan keputusan dengan cara
memecah suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam
kelompok-kelompok dan mengaturnya ke dalam suatu hirarki. Pendekatan
yang dilakukan dalam AHP adalah analisis permasalahan keputusan kriteria
majemuk melalui prinsip-prinsip dekomposisi, analisis perbandingan, dan
sintesa prioritas.
Metode AHP diperkenalkan oleh Prof. Thomas Saaty, guru besar pada
Wharton School, University of Pensylvania, pada tahun 1977. Kelebihan
dari metode ini antara lain ; fleksibel, dalam arti mampu mencakup
seluruh permasalahan dengan tujuan dan kriteria yang beragam. Tujuan
yang berbeda bisa dikelompokkan dalam satu level dan satu hirarki, dan
hirarkinya sendiri sangan fleksibel dan peka terhadap perubahan.
Keuntungan selanjutnya adalah menggunakan metode kuantitatif dan
kualitatif. Penilaian tidak saja berdasarkan angka absolute melainkan
juga relatif (menggunakan skala), menggunakan data primer, sehingga
tidak menghadapi masalah ketersediaan data, serta perhitungannya tidak
terlalu rumit.
Sifat model AHP adalah menyeluruh, yaitu memasukkan
unsur kuantitatif dan kualitatif. Memasukkan intuisi, sehingga data yang
dipergunakan adalah data primer (yang menjadi fakta). Multi objektif,
multi kriteria, multi aktor, dengan demikian dalam AHP dimungkinkan
tujuan lebih dari satu dengan berbagai kriteria dan pelaku yang bayak.
Selanjutnya bersifat ketidakpastian , yaitu tidak tahu jawabannya
sebelum data masuk, sifat-sifat ini merupakan keunggulan dari metode
AHP.
Aksioma yang dikandung dalam metode AHP adalah reciprocal, pengambil
keputusan harus dapat membuat perbandingan dan menyatakan preferensinya,
yang dinyatakan dalam perbandingan baris dan kolom, dimana jika a1
lebih disukai dari a2 dengan skala x, maka a2 lebih disukai dari a1
dengan skala 1/x. Aksioma selanjutnya adalah homogenity, yaitu
preferensi seseorang harus dapat dinyatakan dalam skala terbatas atau
dengan kata lain elemen-elemennya dapat dibandingkan satu sama lain.
Kemudian dependence, yaitu preferensi yang mengasumsikan bahwa kriteria
tidak dipengaruhi oleh alternatif melainkan oleh tujuan secara
keseluruhan. Aksioma yang terakhir adalah expectation, yaitu tujuan
pengambilan keputusan, struktur hirarki diasumsikan lengkap. Secara umum
langkah-langkah penggunaan AHP dalam pemecahan masalah dapat diuraikan
sebagai berikut :
1. Mendefenisikan masalah dan menentukan bentuk solusi yang diinginkan.
2. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan
dengan faktor, kriteria/sub kriteria, intensitas,dan alternatif pada
tingkatan hirarki terbawah.
Melalui proses dekomposisi, persoalan yang utuh dipecah menjadi unsur
yang terpisah dan dibuat hirarkinya. Jika hasil yang diperoleh ingin
lebih akurat maka pemecahan dilakukan sampai unsur-unsur tersebut tidak
mungkin dipecah lagi. Membuat hirarki adalah menguraikan realitas
menjadi kelompok-kelompok yang homogen, dan menguraikannya menjadi
bagian yang lebih kecil. Beberapa keuntungan hirarki antara lain adalah
menggambarkan system yang dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana
perubahan prioritas pada tingkat di atas akan mempengaruhi tingkat
dibawahnya. Kemudian proses ini memberikan informasi yang sangat
mendetail tentang struktur dan fungsi system pada tingkat yang rendah
dan memberikan gambaran mengenai pelaku dan tujuan pada tingkat
diatasnya. Batasan elemen di suatu tingkat, paling baik disajikan pada
level selanjutnya. Pada dasarnya system secara alamiah merupakan suatu
hirarki yang bersifat stabil dimana sedikit perubahan mempunyai sedikit
pengaruh, dan fleksibel dimana
tambahan pada hirarki yang sudah terstruktur dengan baik tidak akan merusak kinerjanya.
3. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan
kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing
tujuan atau kriteria yang setingkat diatasnya. Perbandingan dilakukan
berdasarkan penilaian dari pengambilan keputusan dengan menilai
kepentingan suatu elemen dibandingkan terhadap elemen lainnya. Adapun
penilaian pada matriks ini menggunakan skala : 1 = sama penting, 3 =
sedikit lebih penting, 5 = lebih penting, 7 = sangat lebih penting, 9 =
mutlak.
4. Melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperolehpenilaian
seluruhnya sebanyak n*(n-1)/2, dengan n adalah banyaknya elemen yang
dibandingkan.
5. Menghitung eigenvalue dan menguji konsistensinya. Pada dasarnya
matriks ini merupakan operasi eigenvalue dan eigenvector yang biasa
disebut problem eigenvalue.
[A]n*n * {w} = λ * {w} Nilai λ dapat diperoleh dari persamaan ( [A]n*n – λ * I ) * {w} = 0
Dan nilai {w} dapat diperoleh dengan mensubtitusi nilai λmax dari
persamaan diatas dimana λ adalah eigenvalue dan {w}adalah eigenvector,
yang merupakan nilai bobot kriteria
acuan dari n kasus pada suatu subsistem. Jika λmax konsisten maka
nilainya sama dengan n, namun untuk melihat ketidakkonsistenan matriks
tersebut dinyatakan dalam Consistency Index (CI) :CI = ( λmax – n ) / ( n
– 1 ) Selanjutnya dihitung Ratio Consistency (RC) dari persamaan RC =
CI / RI Dimana RI adalah Random Index yang merupakan nilai standar.
Hasil penilaian suatu matriks dalam pengolahan AHP adalah konsisten
apabila nilai CR tidak lebih dari 10%.
6. Mengulangi langkah 3, 4 dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki.
7. Menghitung eigenvector dari setiap matriks perbandingan berpasangan.
Nilai eigenvector merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk
mensintesakan penilaian dalam penentuan prioritas elemen-elemen pada
tingkat hirarki terendah sampai pencapaian tujuan.
8. Memeriksa konsistensi hirarki, jika nilainya lebih dari 10% maka
penilaian data harus diperbaiki. Parameter Consistency Ratio of
Hierarchy (CRH) dihitung dari persamaan
CRH = CIH / RIH, CIH adalah Consistency Index of Hierarchy yang didapat
dari jumlah perkalian CI dengan bobot criteria acuan. Sedangkan RIH
adalah Random Index of Hierarchy yang didapat dari jumlah perkalian RI
dengan bobot ktiteria acuan. Secara matematis langkah-langkah tersebut
tergantung besaran matriks n yang dihitung. Jika terdapat n kriteria
maka terdapat n buah λ dengan kata lain persamaan pangkat n, dimana
hanya λmax saja yang diambil. Langkah ini dapat dihitung manual melalui
problem eigenvalue secara sederhana yaitu melalui perbandingan
rata-rata. Selain itu terdapat pula program komputer Expert Choice (EC),
pada program ini pilihan alternatifnya hanya berjumlah 9. Sehingga
jika pilihan alternatif lebih dari 9 maka harus dibuat suatu hirarki
diatas hirarki alternatif yaitu intensitas nilai (misalnya baik, sedang,
rendah).
PENYUSUNAN MODEL HIRARKI AHP
Kajian ini bermaksud untuk menyerap aspirasi stakeholder dalam hal
perencanaan pembangunan suatu daerah yang distrukturkan dalam penentuan
prioritas sektor melalui analisis kualitatif dan kuantitatif. Metode
yang digunakan adalah Analisys Hierarchy Process (AHP). Kelebihan AHP
adalah karakternya yang memiliki hirarki sehingga untuk disusun level
model berdasarkan tujuan, faktor, kriteria/subkriteria, dan alternatif.
Metode dimulai dengan menentukan tujuan dari perencanaan pembangunan
suatu daerah yang akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya faktor
ekonomi dipengaruhi oleh kriteria faktor produksi dan kebijaksanaan
sedangkan faktor pelestarian lingkungan hidup dipengaruhi oleh kriteria
pelestarian daerah aliran sungai (DAS) dan pelestarian hutan.
Kriteria faktor produksi terdiri atas sub-sub kriteria sumber daya
manusia, sumber daya alam, penanaman modal, dan teknologi. Kriteria
kebijaksanaan dipengaruhi oleh sub
kriteria peraturan perundang-undangan dan kelembagaan. Kriteria
pelestarian DAS dipengaruhi oleh sub-sub kriteria penanganan pencemaran
sungai, penanganan erosi, dan
penanganan konservasi lahan terutama disekitar hulu sungai. Kriteria
pelestarian hutan dipengaruhi oleh sub-sub kriteria penanganan lahan
kritis, penanganan daerah rawan
bencana, dan upaya rehabilitasi lahan.
Alternatif sektor diambil berdasarkan Nomenklatur Petunjuk
Penganggaran Belanja Negara sesuai Inmendagri No.01 Tahun 1998, yaitu :
sektor industri; pertanian dan kehutanan; sumber daya air dan irigasi;
tenaga kerja; perdagangan, pengembangan usaha daerah, keuangan daerah,
dan koperasi; transportasi; pertambangan dan energi; pariwisata dan
telekomunikasi; pembangunan daerah dan permukiman; lingkungan hidup dan
tata ruang; pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan
YME, pemuda dan olahraga; kependudukan dan keluarga sejahtera;
kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja;
perumahan dan permukiman; agama; ilmu pengetahuan dan teknologi; hukum;
aparatur pemerintah dan pengawasan; politik, penerangan, komunikasi, dan
media massa; serta sektor keamanan dan ketertiban.
Penggunaan model AHP merupakan salah satu cara menjaring opini dari
stakeholder yang terdapat di suatu daerah. Kuisioner ini akan disebarkan
kepada beberapa orang responden yang sangat mengerti (pakar) dan
memahami tentang wilayah yang akan dikaji. Misalnya : Kepala Bidang pada
Badan Perencanaan Daerah/Kabupaten/Kota ; pihak yang mewakili
pemerintah ; lembaga swadaya masyarakat (LSM) ; dunia pendidikan ; dan
konsultan perencana program pembangunan.
Instansi Bappeda dianggap dapat mewakili keberadaan pemerintah
mengingat fungsinya sebagai koordinator kegiatan pembangunan yang
dianggarkan oleh pemerintah daerah.
Sedangkan keberadaan pihak lainnya dikonsultasikan dengan konsultan
perencana program pembangunan. Dari dunia pendidikan dapat diwakili oleh
ahli ekonomi, ahli lingkungan,
sebaiknya berpedidikan tinggi/pakar (strata-3) dari Perguruan Tinggi.
DAFTAR PUSTAKA
C. Bryant And L.S. Whyle, Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang, terjemahan, LP3ES, Jakarta, 1998.
Dudley Seers, The Meaning of Development, The International Development Reviews, Vol.11 No.4, Toronto, 1979.
J. E Stiglitz, The Role of Government in Economic Development, World Bank, Developing The Private Sector, Chapter3, 1997.
Kadarsyah Sukardi, Sistem Pengambilan Keputusan, Ganesha ITB, Bandung, 2009.
Puji Astuti, dkk, Laporan Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Garut,
Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota ITB, Bandung, 2002.
Rahmad Rahim, Meneroka Prioritas Pembangunan Tahun 2013, Majalah Teroka Edisi 1 Tahun 2012, Pekanbaru, 2012.
Tim Dosen UI, Bahan-Bahan Kursus Jangka Panjang pendidikan Perencanaan Nasional Angkatan XXIX, LPEM UI, Jakarta, 2000.
William N Dunn, Pengantar Kebijakan Publik, Edisi Kedua,Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000. ***
